Ke Barat Demi Mencari Kitab THP Suci

Kita sudah melewati 989 rintangan SK & 991 siksaan PHP teman. Sebentar lagi kita akan tiba di barat. Di sana home base telah menunggu, tukin telah tersedia dan IPK tinggal membagi (Ini sih PHP lagi jadinya ...).

Adil Bukan Berarti Sama

Ini salah satu problem yang juga harus diselesaikan oleh pemimpin baru DJP. Pendapatan yang sama persis sementara pengeluaran yang dilakukan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya pasti akan memicu ketidakadilan. Ada KPP di daerah tertentu yang setiap bulan pegawainya bisa menyisihkan penghasilannya untuk ditabung, sementara ada pegawai KPP di wilayah lain yang harus tidur di kantor demi agar penghasilan yang diterimanya cukup untuk hidup selama sebulan. Mungkin penggunaan nilai koefisien tertentu untuk masing-masing wilayah bisa diterapkan. Misalnya untuk contoh empat lokasi di atas. Nilai koefisien untuk Kebumen : 1 , Jakarta: 1,15, Batam: 1,3 dan Timika: 1,45. Semoga kedepannya masalah ini dipertimbangkan lagi oleh pihak-pihak yang berwenang ...

Pangkal Masalah

Adakah anda pernah mendengar sabda dengan kualitas setara ini yang pernah diucapkan oleh pemimpin dari lembaga/instansi lain?

THP Stagnan

Salah satu problem besar yang dihadapi pegawai DJP adalah penghasilan yang stagnan sejak tahun 2007. Pada tahun 2007 para pegawai DJP mengalami eforia akibat penghasilan yang diterima melonjak tajam dengan adanya remunerasi. Banyak yang mengambil rumah, mobil dan properti lainnya dengan cicilan besar dan menyisakan gaji untuk biaya hidup sehari-hari dan kebutuhan rutin lain secukupnya. Itu dilakukan dengan harapan akan terjadi penyesuaian THP seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi apa mau di kata. Yang terjadi adalah, sejak tahun 2007 tidak ada kenaikan berarti. Bahkan untuk sekedar mengimbangi inflasipun tak bisa. Akibatnya para pegawai yang dulu punya sisa penghasilan yang cukup untuk biaya hidup satu bulan, kini harus pontang-panting mengatur pengeluaran agar uang yang ada bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

THP Terbesar

Tahun 2007 menjadi pegawai DJP adalah sesuatu yang amat keren. Menerima remunerasi tertinggi. Proyek percontohan Reformasi Birokrasi. Tapi sekarang ??? Setelah berjalan beberapa lama, jangankan perbaikan, yang ada malahan orang-orang kantor pusat membuat kebijakan yang implikasinya adalah membatasi pengembangan karir dan penghasilan bawahannya. Masalah UPKP, batasan grade dan pangkat, izin kuliah, dan lain-lain adalah contoh nyata bagaimana pola pikir para penentu kebijakan di DJP ...