THP Stagnan

Salah satu problem besar yang dihadapi pegawai DJP adalah penghasilan yang stagnan sejak tahun 2007. Pada tahun 2007 para pegawai DJP mengalami eforia akibat penghasilan yang diterima melonjak tajam dengan adanya remunerasi. Banyak yang mengambil rumah, mobil dan properti lainnya dengan cicilan besar dan menyisakan gaji untuk biaya hidup sehari-hari dan kebutuhan rutin lain secukupnya. Itu dilakukan dengan harapan akan terjadi penyesuaian THP seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi apa mau di kata. Yang terjadi adalah, sejak tahun 2007 tidak ada kenaikan berarti. Bahkan untuk sekedar mengimbangi inflasipun tak bisa. Akibatnya para pegawai yang dulu punya sisa penghasilan yang cukup untuk biaya hidup satu bulan, kini harus pontang-panting mengatur pengeluaran agar uang yang ada bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Motivasi Pemimpin Baru

Ini juga menjadi salah satu masalah yang sering muncul di DJP. Entah belajar dari siapa atau siapa yang memulai, jajaran pemimpin di DJP gemar mengharapkan tercapainya target pekerjaan organisasi dengan mengeluarkan berbagai ancaman dan memperbanyak jenis punishment. Kebiasaan ini sering membuat trenyuh para pegawai. Apalagi jika membaca di media atau informasi lain bahwa lembaga/instansi sejenis di pemerintahan yang lain lebih sering memberikan iming-iming bonus untuk memicu motivasi kerja para pegawainya. Adakah DJP akan berubah dengan datangnya pemimpin baru? Semoga ...

Isu Favorit

Di DJP, pada saat-saat tertentu tidak akan ada pembicaraan yang laku kecuali masalah IPK. Perhatian sebagian besar pegawai DJP akan tercurah ke masalah ini. Jadi jangan diharapkan perhatian pegawai akan terkonsentrasi pada segala macam aplikasi pekerjaan baru pada saat isu masalah IPK ini tengah hangat dibicarakan. Ingat! PLN yang dalam keadaan merugi sekalipun tetap membagikan bonus agar motivasi para pegawainya terpacu. Manajemen yakin karyawan tak akan bisa bekerja dengan kemampuan terbaik jika masalah pemenuhan kebutuhan dasar masih menggangu pikiran pekerjanya. Semoga ini menjadi pemikiran bagi pemimpin baru DJP ...

Topik Favorit

IPK adalah salah satu pendapatan yang "dulunya" rutin diterima oleh para pegawai DJP. Penghasilan ini dianggap sebagai semacam bonus atas prestasi kerja buat para pegawai. Karena sudah biasa menerimanya maka tak mengherankan jika sebagian besar pegawai sudah menganggapnya sebagai penerimaan rutin dan memasukkannya sebagai salah satu sumber penerimaan dalam perencanaan keuangan keluarga. Adalah sebuah kebiasaan di mana hampir semua pegawai akan merasa resah menjelang waktu-waktu "wingit" biasanya IPK dibagi. Keresahan akan terus berlangsung dan mendominasi seluruh aspek pembicaraan para pegawai sebelum  surat keputusan tentang pembagian IPK resmi keluar. Seseorang yang berpikiran positif akan menilai bahwa kebutuhan para pegawai DJP terhadap penghasilan tambahan semacam IPK ini menunjukkan betapa tingginya tingkat "kebersihan" instansi ini. Hampir tak ada lagi pemikiran untuk mencari tambahan penghasilan tak resmi yang melanggar peraturan.

Pemimpin Baru

Salah satu kebiasaan dalam suatu lembaga/instansi bila datang pemimpin baru adalah membicarakan mengenai upaya peningkatan fasilitas atau kesejahteraan para pegawainya. Anehnya hal tersebut jarang terjadi di DJP. Para pemimpin baru yang datang silih berganti di DJP rata-rata akan membuka pembicaraan dengan menyampaikan masalah target penerimaan, pekerjaan, dan sejenisnya. Ini sering menghilangkan simpati dari segenap bawahannya dan berimbas pada penurunan motivasi kerja.

Pemimpin Tanpa Karakter

Pimpinan DJP dalam dua periode terakhir adalah pimpinan tanpa karakter dan tujuan jelas. Boleh dikata era ini adalah era keterpurukan bagi keluarga besar DJP. Utamanya di tingkat menengah ke bawah. Lunturnya semangat kerja akibat pemimpin yang tidak mampu memberikan motivasi, ketenangan dan perlindungan, bahkan untuk sekedar di tingkat ucapan membuat DJP seperti berjalan tanpa arah jelas. Semoga kebiasaan pendahulunya yang ABS dengan menerima target pekerjaan tanpa protes dan tidak adanya keberanian untuk menuntut perbaikan kesejahteraan tidak berlanjut pada pimpinan DJP yang baru nanti ...

THP Terbesar

Tahun 2007 menjadi pegawai DJP adalah sesuatu yang amat keren. Menerima remunerasi tertinggi. Proyek percontohan Reformasi Birokrasi. Tapi sekarang ??? Setelah berjalan beberapa lama, jangankan perbaikan, yang ada malahan orang-orang kantor pusat membuat kebijakan yang implikasinya adalah membatasi pengembangan karir dan penghasilan bawahannya. Masalah UPKP, batasan grade dan pangkat, izin kuliah, dan lain-lain adalah contoh nyata bagaimana pola pikir para penentu kebijakan di DJP ...

Isu IPK

Karena begitu lamanya tidak mengalami kenaikan THP, sehingga nilai uang sudah dilalap inflasi, isu utama yang paling dominan di DJP adalah masalah perbaikan penghasilan. Tujuh tahun men !!! Tujuh Tahun !!!. Jadi jika ada isu sengawur apapun yang melintas sepanjang itu masih ada hubungannya dengan uang, maka dijamin akan membuat jantung meronta dan hati berdebar para pegawai DJP. Padahal rata-rata mereka tahu bahwa 99% isu yang beredar adalah hoax. Sampai-sampai di kalangan karyawan ada lelucon yang mengatakan bahwa direktorat paling ngetop di DJP adalah PHP, Pemberi Harapan Palsu. Intinya otak menolak tapi hati tetap berharap. Tapi mau bagaimana lagi, memang hanya itu yang sekarang bisa diharapkan ...