AR Khusus (2)

Masih tentang AR Pratama dan AR Khusus. Seharusnya ada perbedaan nyata di antara keduanya. Perbedaan tidak perlu terlalu besar karena akan menimbulkan kecemburuan. Nilai perbedaan cukup menjadi penanda bahwa ada penghargaan tersendiri buat AR yang menerima pekerjaan lebih berat. Misalnya tambahan sebesar Rp. 250.000,- untuk AR di KPP Madya, PMA, Badora dan PMB dan tambahan sebesar Rp. 250.000,- lagi untuk AR di KPP Wajib Pajak Besar. Nilai perbedaan tidak besar, tetapi cukup membuktikan bahwa menjadi AR di KPP Khusus ada sedikit kelebihan.

AR Khusus

Jika ada penghargaan di dejepeh biasanya implementasinya malah membingungkan. Ini penghargaan atau hukuman? Menghargai kinerja bagus seorang AR dengan memindahkannya dari AR di KPP Pratama menjadi AR di KPP Khusus adalah contohnya. Apa kelebihan yang mereka peroleh kecuali pekerjaan yang lebih berat dan tanggung jawab yang lebih besar? Ayolah DJP, segeralah berbenah ...

Selamat Hari Ibu

Tempat menitipkan anak ketika engkau berangkat pesta dan tempat pertama mengadu ketika engkau tertimpa masalah.

DBNBelajar

Satu lagi persembahan aneh dari DJP. Belajar menyetir pada tukang kayu. Inilah ungkapan yang tepat buat program yang satu ini. Sepertinya tidak pernah terdengar riwayat atau reputasi Paspampres dalam melakukan pencegahan pemberantasan korupsi.

Batasan Grade (3)

Hari-hari ini jangan main-main dengan gurauan yang satu ini ye !! Bisa bikin orang naik darah. Tapi semoga benar adanya bahwa peraturan baru ini tidak berlaku surut. Turut bela sungkawa buat yang grade-nya jadi terbatasi. Jika masih ada kesempatan, segeralah lanjutkan pendidikan kalian. Semangat !!!

Ketika Musim Pelangi Tiba

Pernah ngalamin yang seperti ini? Itulah jika sebuah kebijakan dengan parameter kurang jelas dipaksakan. Sepanjang parameternya belum memiliki tingkat akurasi tinggi, sama rasa sama rata tetap pilihan terbaik. Setuju ?

Resign

Fenomena resign untuk mencari penghidupan lebih baik sepertinya menjadi masalah umum di DJP. Dan jika DJP merasa tak mampu memperbaiki nasib karyawannya, setidak-tidaknya berikan kemudahan kepada mereka yang akan mengundurkan diri. Jangan malah mempersulit dengan membuat berbagai aturan yang sifatnya menghambat. Bantu pengembangan karir mereka di dalam maupun di luar DJP. Saya yakin, mereka-mereka yang sudah keluar tidak akan melupakan segala yang telah diberikan oleh DJP. Pahit getir pengalaman selama di DJP akan selalu menjadi kenangan manis tak terlupakan. Bantu mereka menjadi duta-duta DJP yang akan turut memperbaiki nama DJP dari luar.

Batasan Grade (2)

Masih berhunbungan dengan isu pembatasan grade. Semoga tetap hanya menjadi sekedar isu seperti yang sering beredar di sekitar kita. Kita tetap berharap pemimpin baru terpilih membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga ...

Batasan Grade

Jika ini benar maka sungguh ironis. Di saat DJP bertubi-tubi dihajar oleh opini negatif dari pihak eksternal seperti media, masyarakat umum, politisi, dan lain-lain, satu-satunya harapan yang tersisa adalah dukungan moril dari pihak intern DJP sendiri. Opini negatif yang berkembang di masyarakat umum sering menjadi penghalang/dijadikan alasan menolak peningkatan kesejahteraan pegawai DJP. Lagi-lagi pihak intern DJP-lah yang seharusnya memperjuangkan nasib puluhan ribu pegawainya. Tapi apa yang terjadi? Opini/isu yang berkembang adalah: "Akan ada pembatasan grade pegawai sesuai dengan golongannya". Ingat! Pembatasan grade implikasinya adalah pembatasan penghasilan! Harimau tidak akan memakan anaknya sendiri, kecuali harimaunya sudah jadi pejabat di DJP ... (Semoga isu ini tidak benar adanya).

UPKP Lagi

Orang bijak mempermudah. Orang picik mempersulit ...

UPKP

Di saat ilmu manajemen menganjurkan pemimpin mendukung pengembangan karier anak buah, DJP malah mempersulitnya.. Ingat ! Pemimpin menghasilkan pemimpin, sedangkan bos menghasilkan buruh ...

Unik Belum Tentu Cantik

Ini termasuk no komen. Speechless. Bagaimana mau ditambah lha yang ada di pikiran pemimpin DJP yang lalu THP pegawainya sudah overpaid. Coba pelajari pola pikir DKI 1 dan para menteri dari kalangan profesional/pengusaha deh Pak. Barangkali bisa tercerahkan ...

Suara Fals

Jangan ngomong sembarang di DJP. Apalagi masalah reward. Bisa ditendang jauh-jauh nasibmu ...

Pangkal Masalah

Adakah anda pernah mendengar sabda dengan kualitas setara ini yang pernah diucapkan oleh pemimpin dari lembaga/instansi lain?

PENG-01

Pengumuman-01 tentang bantahan akan adanya IPK adalah salah satu bukti baru bagaimana kehebatan jajaran pimpinan DJP membunuh semangat bawahannya. Entah siapa yang punya akal-akalan ngeluarin pengumuman ini. Yang jelas, bagi kami dia adalah public enemy. Isu IPK adalah "hiburan rakyat" gratis yang masih bisa memberikan secercah harapan, walaupun semu bagi "wong tjilik". Jadi biarkan saja dongeng itu tetap ada di hati kami. Jangan bunuh "Lochness" kami ...

Seragam Baru

Walaupun aneh tapi ini adalah sebuah kenyataan. Pada level jabatan menengah ke bawah, terutama di DJP kebijakan Asal Bapak Senang (ABS) sudah mulai ditinggalkan. Tapi apa daya, budaya jilat-menjilat ternyata masih lestari di kalangan atas ...

Desember Kelabu

Efek berbeda untuk masing-masing pegawai: Batal pulang kampung ... batal kirim orang tua ... batal ngecat rumah ... gimana bayar sekolah anak ... gimana bayar kontrakan ... gimana biaya berobat untuk anak ...

THP & Penerimaan

Penambahan fasilitas tentu saja tidak serta merta akan meningkatkan penerimaan. Perlu waktu, penataan, pelatihan, dll untuk memberikan efek positif terhadap kinerja dan penerimaan DJP. Segala sesuatu yang serba instan biasanya tidak pernah bagus bukan? (Kecuali mie instan tentunya)

THP Stagnan

Salah satu problem besar yang dihadapi pegawai DJP adalah penghasilan yang stagnan sejak tahun 2007. Pada tahun 2007 para pegawai DJP mengalami eforia akibat penghasilan yang diterima melonjak tajam dengan adanya remunerasi. Banyak yang mengambil rumah, mobil dan properti lainnya dengan cicilan besar dan menyisakan gaji untuk biaya hidup sehari-hari dan kebutuhan rutin lain secukupnya. Itu dilakukan dengan harapan akan terjadi penyesuaian THP seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi apa mau di kata. Yang terjadi adalah, sejak tahun 2007 tidak ada kenaikan berarti. Bahkan untuk sekedar mengimbangi inflasipun tak bisa. Akibatnya para pegawai yang dulu punya sisa penghasilan yang cukup untuk biaya hidup satu bulan, kini harus pontang-panting mengatur pengeluaran agar uang yang ada bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Motivasi Pemimpin Baru

Ini juga menjadi salah satu masalah yang sering muncul di DJP. Entah belajar dari siapa atau siapa yang memulai, jajaran pemimpin di DJP gemar mengharapkan tercapainya target pekerjaan organisasi dengan mengeluarkan berbagai ancaman dan memperbanyak jenis punishment. Kebiasaan ini sering membuat trenyuh para pegawai. Apalagi jika membaca di media atau informasi lain bahwa lembaga/instansi sejenis di pemerintahan yang lain lebih sering memberikan iming-iming bonus untuk memicu motivasi kerja para pegawainya. Adakah DJP akan berubah dengan datangnya pemimpin baru? Semoga ...

Isu Favorit

Di DJP, pada saat-saat tertentu tidak akan ada pembicaraan yang laku kecuali masalah IPK. Perhatian sebagian besar pegawai DJP akan tercurah ke masalah ini. Jadi jangan diharapkan perhatian pegawai akan terkonsentrasi pada segala macam aplikasi pekerjaan baru pada saat isu masalah IPK ini tengah hangat dibicarakan. Ingat! PLN yang dalam keadaan merugi sekalipun tetap membagikan bonus agar motivasi para pegawainya terpacu. Manajemen yakin karyawan tak akan bisa bekerja dengan kemampuan terbaik jika masalah pemenuhan kebutuhan dasar masih menggangu pikiran pekerjanya. Semoga ini menjadi pemikiran bagi pemimpin baru DJP ...

Topik Favorit

IPK adalah salah satu pendapatan yang "dulunya" rutin diterima oleh para pegawai DJP. Penghasilan ini dianggap sebagai semacam bonus atas prestasi kerja buat para pegawai. Karena sudah biasa menerimanya maka tak mengherankan jika sebagian besar pegawai sudah menganggapnya sebagai penerimaan rutin dan memasukkannya sebagai salah satu sumber penerimaan dalam perencanaan keuangan keluarga. Adalah sebuah kebiasaan di mana hampir semua pegawai akan merasa resah menjelang waktu-waktu "wingit" biasanya IPK dibagi. Keresahan akan terus berlangsung dan mendominasi seluruh aspek pembicaraan para pegawai sebelum  surat keputusan tentang pembagian IPK resmi keluar. Seseorang yang berpikiran positif akan menilai bahwa kebutuhan para pegawai DJP terhadap penghasilan tambahan semacam IPK ini menunjukkan betapa tingginya tingkat "kebersihan" instansi ini. Hampir tak ada lagi pemikiran untuk mencari tambahan penghasilan tak resmi yang melanggar peraturan.

Pemimpin Baru

Salah satu kebiasaan dalam suatu lembaga/instansi bila datang pemimpin baru adalah membicarakan mengenai upaya peningkatan fasilitas atau kesejahteraan para pegawainya. Anehnya hal tersebut jarang terjadi di DJP. Para pemimpin baru yang datang silih berganti di DJP rata-rata akan membuka pembicaraan dengan menyampaikan masalah target penerimaan, pekerjaan, dan sejenisnya. Ini sering menghilangkan simpati dari segenap bawahannya dan berimbas pada penurunan motivasi kerja.

Pemimpin Tanpa Karakter

Pimpinan DJP dalam dua periode terakhir adalah pimpinan tanpa karakter dan tujuan jelas. Boleh dikata era ini adalah era keterpurukan bagi keluarga besar DJP. Utamanya di tingkat menengah ke bawah. Lunturnya semangat kerja akibat pemimpin yang tidak mampu memberikan motivasi, ketenangan dan perlindungan, bahkan untuk sekedar di tingkat ucapan membuat DJP seperti berjalan tanpa arah jelas. Semoga kebiasaan pendahulunya yang ABS dengan menerima target pekerjaan tanpa protes dan tidak adanya keberanian untuk menuntut perbaikan kesejahteraan tidak berlanjut pada pimpinan DJP yang baru nanti ...

THP Terbesar

Tahun 2007 menjadi pegawai DJP adalah sesuatu yang amat keren. Menerima remunerasi tertinggi. Proyek percontohan Reformasi Birokrasi. Tapi sekarang ??? Setelah berjalan beberapa lama, jangankan perbaikan, yang ada malahan orang-orang kantor pusat membuat kebijakan yang implikasinya adalah membatasi pengembangan karir dan penghasilan bawahannya. Masalah UPKP, batasan grade dan pangkat, izin kuliah, dan lain-lain adalah contoh nyata bagaimana pola pikir para penentu kebijakan di DJP ...

Isu IPK

Karena begitu lamanya tidak mengalami kenaikan THP, sehingga nilai uang sudah dilalap inflasi, isu utama yang paling dominan di DJP adalah masalah perbaikan penghasilan. Tujuh tahun men !!! Tujuh Tahun !!!. Jadi jika ada isu sengawur apapun yang melintas sepanjang itu masih ada hubungannya dengan uang, maka dijamin akan membuat jantung meronta dan hati berdebar para pegawai DJP. Padahal rata-rata mereka tahu bahwa 99% isu yang beredar adalah hoax. Sampai-sampai di kalangan karyawan ada lelucon yang mengatakan bahwa direktorat paling ngetop di DJP adalah PHP, Pemberi Harapan Palsu. Intinya otak menolak tapi hati tetap berharap. Tapi mau bagaimana lagi, memang hanya itu yang sekarang bisa diharapkan ...